Purifikasi Keuangan Syariah

Dr Irfan Syauqi Beik

Terungkapnya kasus pembiayaan fiktif di sebuah bank syariah baru-baru ini telah menggemparkan dunia keuangan syariah nasional. Berawal dari temuan tim auditor internal bank syariah tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan ke pihak Polri pada bulan September 2012 lalu. Di satu sisi, peristiwa itu telah menunjukkan integritas dan ketegasan pihak bank syariah, meski terhadap keluarga sendiri, yang tidak memberi ruang toleransi pada segala bentuk penyimpangan, baik penyimpangan terhadap aturan agama maupun hukum positif yang berlaku. Patut kita acungkan jempol pada keberanian pihak bank syariah untuk mengungkap pelanggaran ini secara terbuka kepada publik dan mengambil tindakan terhadap pegawainya yang terlibat.
Namun di sisi lain, peristiwa tersebut memberikan pelajaran bahwa persoalan kualitas SDM yang berakhlakul karimah dan kapabel, harus tetap dijadikan sebagai prioritas utama. Para bankir syariah adalah ujung tombak yang akan memberikan warna dan persepsi kepada publik mengenai apa itu ekonomi dan keuangan syariah. Ketertarikan maupun keengganan orang untuk menggunakan jasa layanan perbankan syariah, sangat ditentukan oleh ‘penampilan’ SDM yang ada, apalagi di tengah era persaingan ketat yang membutuhkan service excellence yang sangat bergantung pada sistim dan SDM. Penulis banyak menemukan fakta di lapangan, dimana ada pengusaha yang tertarik untuk bertransaksi dengan bank syariah, hanya karena mereka diberikan kesempatan oleh pegawai bank untuk mengungkapkan pendapatnya tentang besaran marjin profit murabahah yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu, kejadian ini telah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan purifikasi terhadap praktik dan mekanisme kerja bank syariah, agar tetap berada dalam koridor semangat menegakkan ekonomi syariah.
Sebagaimana yang pernah penulis bahas beberapa tahun lalu pada rubrik opini di harian ini, tepatnya edisi 6 Agustus 2005, bahwa tahap penting pasca fase pertumbuhan (growth stage) adalah fase purifikasi. Secara sederhana, penulis menggambarkan bahwa fase pembangunan industri perbankan syariah ini ada enam, yaitu fase sosialisasi, fase pendirian (establishment stage), fase stabilisasi (stabilization stage), fase pertumbuhan (growth stage), fase purifikasi (purification stage) dan fase pengembangan (development stage). Fase purifikasi ini penulis tempatkan setelah fase pertumbuhan, karena penulis berpendapat bahwa pertumbuhan dari perspektif ekonomi ini selalu memiliki dua sisi, yaitu sisi positif maupun negatif.
Sisi positifnya, pertumbuhan bank syariah akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kecepatan peredaran barang dan jasa (velocity of transaction), stabilitas inflasi, dan sebagainya. Rubrik Iqtishodia ini telah banyak menurunkan sejumlah studi tentang dampak positif bank syariah terhadap perekonomian bangsa, seperti hubungan positif pembiayaan bank syariah dengan industrial production index (IPI) yang menjadi indikator pertumbuhan sektor riil.
Sedangkan sisi negatifnya, pertumbuhan yang tinggi akan selalu membuka ruang moral hazard yang lebih besar. Ini dikarenakan pertumbuhan yang tinggi biasanya diikuti oleh dua masalah utama. Pertama, adanya problem asymmetric information yang semakin besar diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Kedua, adanya perubahan perilaku dari para economic agent. Pada masalah yang pertama, kesenjangan informasi yang terjadi biasanya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat busuk, yang memiliki akses kuat terhadap informasi internal suatu institusi bisnis dan keuangan. Tidaklah mengherankan jika semua kasus kredit fiktif di dunia perbankan pasti melibatkan orang dalam.
Pada masalah yang kedua, pertumbuhan yang tinggi berpotensi mengubah perilaku atau gaya hidup pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ke arah yang lebih buruk. Telah banyak contoh terkait ini, dimana perilaku akan berubah seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan. Karena itu, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa banyak orang yang tahan ketika diuji dengan kesulitan, tetapi tidak tahan ketika diuji dengan kesenangan dan kemudahan.
Untuk itu, misi purifikasi keuangan syariah ini harus diarahkan pada dua hal pokok. Pertama, perlu dibangunnya sistim pengendalian institusi keuangan syariah yang lebih efektif, yang menjamin reward and punishment yang adil. Pengawasan harus lebih ketat dan tidak boleh ada toleransi terhadap para pelaku kejahatan sekecil apapun. Prinsip ‘membalas’ setiap kebaikan dan keburukan, walaupun sebesar biji dzarroh, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS Al Zalzalah : 7-8, harus bisa diimplementasikan dalam sistim keuangan syariah kita. Kedua, purifikasi bankir syariah, agar mereka memiliki niat dan motivasi yang kuat karena Allah, sehingga perilaku keseharian mereka tetap berada pada koridor ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wallahu a’lam.

Dr Irfan Syauqi Beik
Direktur Eksekutif Indonesia Strategic Intelligence (INSTRAL)
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB
**Artikel ini telah dimuat di harian Republika edisi 31 Oktober 2013 (kolom Tsaqofi - Iqtishodia)